“Dan Dialah yang menundukkan lautan supaya kamu dapat memakan daripadanya daging yang lembut, dan kamu keluarkan daripadanya perhiasan yang dapat kamu pakai, dan engkau lihat bahtera berlayar padanya dan agar kamu mencari karunianya supaya kamu bersyukur”
(An-Nahl, 14).
Nusantara, Negeri Maritim – Negara Kepulauan
Tanah dan air (barri wal bahri) Indonesia merupakan negeri di dunia ini yang diberikan karunia begitu berlimpah dari Tuhan Semesta Alam. Tanah yang begitu subur dan didalamnya belimpah kekayaan alam serta lautan yang di dalamnya juga terdapat juta-an ekosistem yang beranak pinak dan berkembang biak. Keduanya merupakan sumber kehidupan manusia Indonesia. Dalam sebuah konsepsi cara pandang yang integral kita sering menggabungkan keduanya menjadi “tanah air”. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang menyebut negerinya dengan tanah air.
Dalam paper ini penulis, mengajak sahabat-sahabat semua untuk lebih logis dan arif dalam menilik sejarah dan budaya bangsa ini. Pada hakikatnya negara kita secara geografis memang terbentang luas dengan mencapai besaran daratan Eropa. Dua pertiga luas negeri dengan tiga bagian waktu ini adalah lautan, selebihnya adalah bentangan-bentangan daratan yang menyerupai kipas yang maha besar. Namun tidak serta merta negeri ini menjadi negeri maritim hanya karena secara geografis lautan kita lebih luas dari pada daratannya.
Pada masa kerajaan Nusantara dahulu memang benar bahwa perdagangan laut dan armada laut (admiral) kita sangat menonjol. Ini membuktikan bahwa orientasi pembangunan kemaritiman kita telah maju pada saat itu. Tetapi di sisi lain kita tidak bisa menafikan bahwa pada hakikatnya kultur agraris-lah (baca-budaya daratan) yang lebih dominan dalam nadi budaya bangsa. Jadi disini kita melihat fakta terdahulu bahwa pembangunan lautan dan pembangunan daratan sudah menjadi budaya bangsa.
Secara geografis provinsi berbasis daratan mempunyai ciri luas wilayah daratannya dominan sementara provinsi yang secara geografis berbasis maritim memiliki luas lautan lebih dominan dari pada pulau daratannya. Provinsi Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung merupakan contoh provinsi berbasis maritim (bahari). Sementara provinsi yang daratannya lebih dominan dapat kita lihat pada provinsi-provinsi di pulau Sumatera, di pulau Jawa, di Kalimantan dan di Papua.
Perlu diterangkan bahwa antara istilah kelautan dan maritim harus dibedakan. Kelautan merujuk kepada laut sebagai wilayah geopolitik maupun wilayah sumber daya alam, sedangkan maritim merujuk pada kegiatan ekonomi yang terkait dengan perkapalan, baik armada niaga maupun militer, serta kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan itu seperti industri maritim dan pelabuhan. Dengan demikian kebijakan kelautan merupakan dasar bagi kebijakan maritim sebagai aspek aplikatifnya.
Secara konseptual ada perbedaan mendasar antara negara maritim dengan negara kepulauan. Doktrin negara kepulauan adalah tata cara pandang bahwa suatu negara terdiri dari rangkaian pulau pulau atau daratan daratan yang terpisah oleh lautan. Sementara doktrin negara maritim adalah tatacara pandang bahwa suatu negara terdiri dari wilayah lautan yang menghubungkan pulau pulau didalamnya. Jika kita melihat fakta yang ada sekarang ini kita lebih melihat dominasi doktrin negara kepulauan di negeri ini. Setidaknya ada beberapa fakta yang dapat kita amati dari dominasi angkatan darat di mulai pada rezim orde baru yang memberikan proporsi power full kepada angkatan darat.
Fakta lain adalah kultur yang ada di Indonesia saat ini masih dominan sebagai masyarakat agraris daripada masyarakat pantai (maritim). Dalam sensus kependudukan saat ini tercatat kuantitas penduduk Indonesia lebih banyak berprofesi sebagai petani (masyarakat daratan) dari pada nelayan (masyarakat laut). Hal ini sering diungkapkan oleh mantan Menteri Ekplorasi Lautan dan Perikanan era Presiden KH. Abdurahman Wahid Sarwono Kusumatmadja yang sekarang menjabat sebagai anggota DPD RI.
Dengan fakta orientasi pembangunan kepulauan (daratan) telah berjalan selama ini pasca kemerdekaan, dan secara geografis negeri ini memiliki potensi maritime yang sangat strategis maka seharusnya perlukan di lakukan revitalisasi pembangunan yang kompromis. Yakni perlu adanya pemberdayaan di bidang Pertanian, Perikanan, serta Kehutanan.
Inilah potensi besar bangsa ini yang harus terus menurus di revitalisasi secara berkelanjutan, berimbang dan berwawasan lingkungan. Tetapi dalam sejarah kehidupan manusia bahwa kekayaan alam (nature resources) bukanlah faktor paling dominan dalam pembangunan suatu bangsa. Tetapi modal utama pembangunan sejatinya adalah pembangunan sumber daya manusia (human resources) itu sendiri.
Saling Silang Sejarah Sejarah perjalanan bangsa mencatat bahwa ada dua kutub kekuasan kerajaan maritim yang menjadi soko guru negara maritim Nusantara. Keduanya adalah Sriwijaya yang didirikan pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi dan Majapahit pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi.
Kerajaan Sriwijaya adalah pusat perdagangan Asia Tenggara yang memiliki orientasi pembangunan ekonomi maritim. Kerajaan ini mengalami masa kejayaannya pada tahun 833-836 M pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Pada awal berdirinya Sriwijaya berkembang di wilayah sekitar Palembang, Sumatera Selatan yang juga sebagai ibukota pemerintahannya.
Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah barat Nusantara setelah runtuhnya kerajaan Fu Nan di Champa (Kamboja). Disamping karena kehandalan armada dagang Sriwijaya yang telah mampu membuka jalur perdagangan dengan China dan India.
Sebagai pusat perdagangan maritim, Sriwijaya mempunyai beberapa produk unggulan. Diantaranya adalah pala, cengkih, kapulaga, pinang, kayu gaharu, kayu cendana, gading, timah, emas, perak, penyu serta beraneka rempah-rempah. Barang-barang tersebut di beli oleh pedagang dari China, India, Arab dan Madagaskar. Terkadang pula barang-barang tersebut dibarter dengan kain, porcelen dan barang-barang gerabah. Inilah sebuah keunggulan fakta bahwa sebagai bangsa maritim, Sriwijaya telah mampu menguasai market Asia. Bahkan pembangunan kanal ekonomi tiga arah Nusantara, China dan India telah menjadi saksi sejarah bahwa mayoritas dari Produk Domestik Bruto Dunia dapat di kuasai oleh kerjasama tiga negara tersebut.
Seiring dengan pembelotan kerajaan Singosari, munculnya kerajaan Majapahit dan mulai berkembangnya kerajaan Islam di Sumatera membuat posisi strategis Sriwijaya mulai terkikis. Apalagi dengan serangan dari kerajaan Cola di India pada abad 13 membuat kemegahan semakin surut. Walaupun tidak sama sekali hilang tetapi semakin lama kerajaan semakin di telan zaman. Hingga akhirnya muncullah kekuatan baru kerajaan maritim Nusantara di belahan timur pulau Jawa bernama Majapahit.
Menurut Kakawin Nagarakretagama pupuh XIII-XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi hampir seluas wilayah Indonesia modern, termasuk daerah-daerah Sumatera di bagian barat dan di bagian timur Maluku serta sebagian Papua (Wanin), dan beberapa negara Asia Tenggara seperti Campa (Kamboja), Malaysia, Singapura, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam. Bahkan, Majapahit juga menjalin hubungan bilateral dengan pemerintah China serta memiliki beberapa duta besar serta diplomat di China.
Adalah Mahapatih Gajahmada yang merupakan tokoh pelopor persatuan nusantara dengan sumpah bakti persadanya dihadapan majelis tinggi Kerajaan Majapahit ketika diangkat sebagai Patih Amangkubhumi Majapahit, tahun 1336 M. Sebagaimana sangat di kenal bangsa ini bahwa sumpah tersebut adalah Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton, yang berbunyi,
Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.
Terjemahannya:
Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Beliau Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura (Kalimantan Barat), Haru (Karo/Sumatera Utara), Pahang (Semenanjung Melayu), Dompo (Sumbawa), Bali, Sunda (Jawa Barat), Palembang, Tumasik (Singapura), demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”.
Inilah gambaran Majapahit sebagai negara maritim yang memiliki wibawa dan kekuasaan yang sangat luar biasa se-Asia Tenggara karena kemajuan peralatan perang armada lautnya. Dalam berbagai penelitian sejarah tentang Majapahit memang lebih banyak di temukan tulisan tentang kekuatan politik Majapahit daripada kekuatan ekonominya. Hingga pada akhir abad ke -16 Majapahit akhirnya runtuh oleh perang saudara dan perebutan kekuasaan oleh Kerajaan Islam Demak. Saat itu Demak merupakan kerajaan baru yang telah menunjukkan kekuatan angkatan lautnya dan menjadi pusat konsolidasi politik para pemimpin Islam Tanah Jawa saat itu.
Penghasil Rempah Pada Abad 16 pula perdagangan internasional kerajaan-kerajaan Nusantara sedang menemukan momentumnya. Ketika harga pala yang di kenal sebagai obat yang sangat mujarab di Eropa mencapai harga tertinggi. Maka pada saat itu Nusantara menjadi tujuan impor pala ke Eropa oleh para pedagang dari Kerajaan Osmania Turki. Sentra perdagaan Nusantara saat itu adalah di Pulau Run ( Pulau Banda) Kabupaten Masohi, Provinsi Maluku. Para importir palawija dari Turki tersebut memperketat hegemoni perdagangan rempah-rempah Indonesia di India dan Timur Tengah. Untuk masuk pasaran pasaran Eropa, para saudagar Turki menggunakan pelabuhan Venesia di Italia.
Sejalan dengan berkembangnya perdagangan rempah di Indonesia saat itu, lahirlah kerajaan-kerajaan sebagai tanda berakhirnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan-kerajaan “Islam Pantai” tersebut meletakkan kekuatannya pada perdagangan laut dengan pala dan cengkih sebagai komiditas andalannya. Pelabuhan perdagangan kerajaan-kerajaan maritim saat itu adalah Pasai di Aceh, Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Makasar, Buton, Ternate, Tidore, Jayalilo dan Bacan. Kesemuanya merupakan kota-kota pelabuhan yang menjadi lintasan perdagangan rempah-rempah dari Maluku, terutama pulau Run di kepulauan Banda.
Kemasyhuran Run di kepulauan Banda sebagai penghasil pala telah terdengar sampai ke Eropa. Buah pala bahkan dimitoskan sebaai satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit demam, disentri dan pes yang sedang melanda kawasan Portugis, Spanyol dan Inggris. Akhirnya, negara-negara Eropa berusaha keras mencari jalan lain di luar hegemoni perdagangan yang dikuasai oleh Kerajaan Osmania Turki. Akhirnya para pelaut Portugis menemukan jalur lain melalui Tanjung harapan di Afrika Selatan. Giliran pelaut Inggris juga menemukan jalur baru melalui Panta Selatan di Amerika Latin.
Pada tahun 1511, Portugis akhirnya dapat merebut Selat Malaka yang pada saat itu merupakan pintu masuk perdangan internasional Nusantara. Ketika bangsa Portugis masuk Malaka, kerajaan maritim yang paling kuat saat itu adalah Demak dibawah pimpinan Raden Patah, disamping Kerajaan Pasai dan Banten. Indikasi kebesaran kerajaan maritim Nusantara , khususnya Demak pada saat itu dapat dipelajari dari perang perebutan jalur strategis perdagangan selat Malaka antara Portugis dan Kerajaan Demak pada tahun 1510-1511. Tercatat dua kali ekspedisi laut yang melibatkan 20.000 angkatan laut Demak dibawah kepemimpinan Pati Unus, Putra Mahkota Kerajaan Demak.
Kepopuleran pulau Run sebagai pusat perekonomian paling sibuk di dunia pada saat itu di di lukiskan dengan baik oleh Milton G (1999) dalam bukunya yang terkenal yaitu Nathaneil’s Nutmeg, The True and Incredible Adventures of the Spice Trader Who Change the Cource of History. Salah satu ungkapan yang paling mengesankan dalam buku tersebut adalah pemaparannya tentang pertikaian antara penjajah Belanda dan Kerajaan Inggris mengenai perebutan pulau Run (Nutmeg Island) yang telah menghasilkan suatu perjanjian paling spektakuler dalam sejarah. Kerajaan Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda dan sebagai gantinya Inggris memperoleh Manhattan di New York.
“The Outcome of fighting between Dutch East India Company and small band ragtag British adventures was one of the most spectacular deals in history: Britain ceded Run Island to Holland but in return was given Manhattan”.
Paparan diatas merupakan penjelasan atas kekayaan hazanah kemaritiman Nusantara. Kemaritiman Nusantara merupakan refleksi kejayaan maritim Sriwijaya dan Majapahit pada era perubahan besar. Kedua kerajaan itu mewariskan budaya politik persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya kejayaan itu diteruskan oleh Kerajaan-Kerajaan Islam Pesisir dan beberapa waktu diambil paksa oleh tangan penjajah sebelum akhirnya bangsa kita mampu memproklamirkan kemerdekaannya. Pasca kemerdekaan bangsa ini masih terus menerus dalam keadaan waspada karena tangan lalim penjajah sekali waktu berusaha merampas kedaulatan negara.
Jalasveva Jaya Mahe; Geo Politik dan Geo Strategi,
Harus di akui bahwa sebelum era Bom Atom, Rudal dan kemajuan teknologi pesawat tempur, catatan sejarah dunia dalam perebutan daerah kekuasaan serta penyebaran pengaruh suatu bangsa di lakukan dengan ekspedisi-eksedisi laut. Dan kerajaan-kerajaan maritim Nusantara telah menunjukkan dominasi kekuasaan politik di Asia Tenggara dan menguasai perdagangan laut di Asia dengan membangun kanal-kanal ekonomi dengan China (Asia Timur), India (Asia Selatan) dan Timur Tengah (Asia Barat). “Jalesveva jaya mahe” ; justeru di laut kita jaya.
Dalam satu landscape geo politik nasionl kita menyebutnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai Nusantara. Pandangan integral atas segenap potensi geografis baik dari darat, laut dan udara di sebut wawasan nusantara. Fondasi wawasan nusantara telah di tetapkan dalam sebuah deklarasi yang dimotori oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada tanggal 13 Desember 1957 dengan Deklarasi Djuanda.
Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan jaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km². Dengan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar, terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.
Kendati prinsip negara kepulauan mendapat tentangan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, namun setelah melalui perjuangan yang penjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus juga mengakui konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diperjuangkan oleh Chili dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Setelah diratifikasi oleh 60 negara maka UNCLOS kemudian resmi berlaku pada tahun 1994. Berkat perjuangan yang gigih dan memakan waktu, Indonesia mendapat pengakuan dunia atas tambahan wilayah nasional sebesar 3.100.000 KM2 wilayah perairan dari hanya 100.000 KM2 warisan Hindia Belanda, ditambah dengan 2.700.00 KM2 Zone Ekonomi Eksklusif yaitu bagian perairan internasional dimana Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya.
Dengan politik luar negeri bebas aktif, bangsa maritim Indonesia menempatkan diri dalam berbagai strategi diplomasi dan blok kekuasaan. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika dan Konferensi Tinkat Tinggi Non Blok merupakan diplomasi politik bebas aktif luar negeri Indonesia tersukses dalam catatan sejarah. Hal membanggakan ini harusnya mampu memotivasi para pemimpin negeri bahwa bangsa ini mampu mengambil peran strategis pembangunan dunia.
Geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman.
Konsep Negara Kepulauan (Nusantara) memberikan kita anugerah yang luar biasa. Letak geografis kita strategis, di antara dua benua dan dua samudra dimana paling tidak 70% angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, harus melalui perairan kita. Wilayah laut yang demikian luas dengan 17.500-an pulau-pulau yang mayoritas kecil memberikan akses pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media perhubungan antar pulau yang sangat ekonomis.
Panjang pantai 81.000 km (kedua terpanjang di dunia setelah Canada ) merupakan wilayah pesisir dengan ekosistem yang secara biologis sangat kaya dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Secara metereologis, perairan nusantara menyimpan berbagai data metrologi maritim yang amat vital dalam menentukan tingkat akurasi perkiraan iklim global. Di perairan kita terdapat gejala alam yang dinamakan Arus Laut Indonesia (Arlindo) atau the Indonesian throughflow yaitu arus laut besar yang permanen masuk ke perairan Nusantara dari samudra Pasifik yang mempunyai pengaruh besar pada pola migrasi ikan pelagis dan pembiakannya dan juga pengaruh besar pada iklim benua Australia.
Ekonomi kelautan makin strategis seiring pergesaran pusat kegiatan ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Poros Pasifik. Hampir 70 persen dari total perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik, dan 75 persen dari barang-barang yang diperdagangkannya ditransportasikan melalui laut Indonesia ( Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut-laut lainnya ). Seharusnya Indonesia mendapat keuntungan paling besar dari posisi kelautan global tersebut. ”Geographical position is the destiny for a nation-state”, begitu kata Captain AT Mahan of The US Navy.
Pembangunan Ekonomi Berbasis Maritim
Tidak dapat dipastikan secara tegas, apakah Indonesia mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis atau lebih condong ke faham ekonomi sosialis. Namun Bapak Ekonomi yang juga proklamator Indonesia Moehammad Hatta meletakkan dasar ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila. Yakni penggabungan antara ekonomi Kapitalis, Sosialis dan kekeluargaan sebagai local genuine. Soko guru ekonomi nasional yang di cetuskan oleh Hatta adalah Pemerintah (khas sosialis), Swasta (khas kapitalis), serta Koperasi sebagai hazanah ekonomi kekeluargaan bernafaskan gotong royong.
Konsepsi ini juga dapat ditilik dari beberapa pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang. Indonesia menggunakan sistem perpajakan dengan nilai pajak yang cukup tinggi, dan pemerintah masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak dan yang mungkin mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi negara.
Banyak hal yang di selesaikan dengan business to government (B to G) walau penyelesaian business to business (B to B) lebih dominan. Disisi lain pertumbuhan koperasi, ekonomi keluarga, home industry, BUMN, BUMD, UKM, dan pola ekonomi tradisional dalam masyarakat agraris merupakan keragaman ideologi ekonomi Indonesia. Ini menandakan bahwa Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis atau sosialis, namun juga memadukannya dengan prinsip-prinsip dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
Pada hakikatnya aktivitas ekonomi adalah arus kausalitas dari tiga hal yakni Produksi, Distribusi dan Konsumsi. Dari sinilah seharusnya pembangunan ekonomi nasional dapat di mulai, di tata, di regulasi dan distimulasi hingga akhirnya membawa pada kemajuan negeri. Meningkatkan daya saing pada ranah ekonomi hakikatnya adalah menguatkan tiga arus ekonomi tersebut. Yang terpenting di perhatikan adalah dengan posisi, kemampuan, peluang dan tatangan dunia dewasa ini apakah yang dapat di upayakan demi menjapai kemandirian dan keunggulan daya saing Indonesia.
Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan beberapa aspek yang mutlak di lakukan bangsa ini untuk menuju kemakmuran dan kemandirian. Disini penulis akan mencoba mengurai antara potensi, tantangan dan peluang secara realistis tanpa harus meninggalkan sikap optimis. Belajar dari masa lalu dan melihat masa kini serta upaya persiapan menghadapi perubahan-perubahan global dunia nantinya. Grand Strategi tersebut memang tidak bisa hanya memaksakan pembangunan kemaritiman tanpa member perhatian pembangunan ekonomi daratan.
Ekonomi maritim sangat vital dalam menguasai perdagangan internasional, regional maupun antar pulau. Namun sejuruh dengan penguatan otonomi daerah maka pembangunan ekonomi daratan merupakan pilar yang penting. Sistematika yang penulis sampaikan adalah metode holistik-komprehenshif yang menggabungkan antara satu rantai ekonomi, dari dengan rantai lainnya dalam ikatan yang kausalistik. Mulai dari proses persiapan produksi, produksi, pemaketan (packaging), distribusi utama, distribusi hilir hingga kemampuan daya beli sebagai basis konsumsi.
Selain penguatan fondasi ekonomi dengan revitalisasi produksi, distribusi dan konsumsi, sekiranya masih ada banyak sekali sektor lain yang harus di berdayakan. Sektor sektor tersebut adalah:
1. Pengembangan Agro Industri, seperti sawit, kelapa, teh, kopi, coklat, produk-produk obatan-obatan herbal, revitalisasi industri gula serta pembungan industri pengolahan produk agro industri baik skala besar maupun home industri.
2. Peningkatan Kapasitas Produk Pangan, hal ini harus dimulai dengan penerapan smart card untuk pupuk bersubsidi, sosialisasi dan edukasi tentang sistem resi gudang dan proteksi pasca panen oleh pemerintah. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengerakkan Pemerintah Daerah untuk membuat program asuransi pertanian (seperti dilaksanakan di Jembrana, Bali) serta dengan jaminan pembelian produk pertanian yang layak oleh pemerintan. Selain itu perlu kiranya penambahan lahan pertanian dan penerapan teknologi modern dengan dalam bidang pertanian. Disamping itu untuk produk-produk pertanian bertujuan ekspor maka perlu dibangun di kawasan pelabuhan dagang cool storage untuk menjaga kualitas produk ekspor.
3. Percepatan Program Diversifikasi Energi, terutama dengan jarak pagar, energi gelombang laut, surya dan geothermal. Disamping harus dilakukan renegoisasi kontrak LNG perlu juga segera dibangun LNG Terminal Receiving dan penerapan DMO 60% untuk gas bumi. Penggunaan batubara untuk konsumsi lokal serta ekploitasi Coal Bed Methane (CBM) harus menjadi prioritas pemerintah. Untuk meningkatkan value addit CBM maka perlu kiranya adanya transfer teknologi Gas To Liquid (GTL) skala kecil untuk distribusi daerah-daerah remote. Sejurus dengan program difersifikasi energi kiranya penting pula untuk meningkatan studi dan eksplorasi lapangan-lapangan migas baru. Hal ini untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi minyak dalam negeri.
4. Pembangunan Kawasan Ekonomi Maritim, kita bisa melihat pesatnya pembangunan ekonomi kepulauan dan maritime di Kepulauan Riau, Penguatan infrastruktur pelabuhan laut di Lamongan yang baru saja menerima penghargaan untuk daerah dengan investasi tertinggi, atau Cirebon dan Gresik yang kini menjadi tujuan distribusi batubara ke pulau Jawa. Sekiranya potensi-potensi daerah lain bisa didorong lebih pro aktif dengan membuat feasibility studi pengembangan ekonomi daerah untuk mendatangkan investasi dari luar, maka percepatan pertumbuhan ekonomi bukanlah hal yang mustahil.
5. Penanganan Ekonomi Biaya Tinggi, bisa di bayangkan jika kata para investor bahwa negeri kita adalah negeri para preman. Bayangkan jika mulai dari angkutan, akses jalan raya, pelabuhan, pejabat daerah hingga aparat keamanan daerah semua setiap bulan bahkan pada kasus tertentu setiap hari memintan “jatah preman”. Yang terjadi adalah biaya produksi menjadi sangat membengkak dan akhirnya produk tersebut ketika dijual dipasaran menjadi sangat tidak kompetitif.
6. Pengembangan Wisata Bahari,dari 5 lautan tujuan wisata dunia yang meliputi Lautan Atlantik, Lautan Mediterranean, Lautan Merah, Lautan Hindia dan Lautan Pasifik, salah satunya yakni Lautan Pasifik menjulur dalam bentangan wilayah Indonesia. Mulai dari Tulamben (Bali), Likuan (Manado) dan Pulau Tomia (Wakatobi) merupakan lintasan Lautan Pasifik di Indonesia. Konsep pengembangan hiburan pantai terintegrasi seperti Taman Impian Jaya Ancol, Wisata Bahari Purwahamba Tegal, Wisata Bahari Lamongan, hingga kota pantai seperti pantai-pantai di Bali dan Lombok merupakan konsep ideal bagi pengembangan wisata pantai kita.
7. Pemberantasan Illegal Logging, Illegal Mining dan Illegal Fishing; sektor ini seharusnya yang menjadi prioritas utama KPK. Karena dalam bisnis illegal ini telah menguras kekayaan negara hingga ratusan triliyun tiap tahunnya. Kita bisa bayangkan jika seorang Adelin Lis selama 20 tahun bisa menggasak uang negara 300 Triliyun, bagaimana dengan pelaku-pelaku kakap lain yang sering di backing oleh para perwira. Berapa banyak titipan generasi itu hilang di korup oleh oknum yang rakus itu. Bayangkan pula jika di temukan oleh PPATK ada 15 rekening Perwira Tinggi POLRI yang masing-masing berkisar 800an Milyar Rupiah dengan mutasi tiap perhari mencapai ratusan juta. Kemana sekarang arah pengungkapan kasus rekening-rekening pribadi Perwira Tinggi yang disinyalir sebagai hasil korupsi illegal loging tersebut. Semuanya menguap begitu saja tanpa jelas juntrungannya.
Bayangkan pula jika Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP), Freedy Numberi mengatakan, kerugian akibat penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia mencapai sekitar Rp30 triliun per tahun. Belum lagi illegal mining yang juga merugikan negara hingga puluhan triliyun rupiah.Yang dapat kita bayangkan adalah Indonesia merupakan lautan yang luas didalamnya penuh dengan ikan besar tetapi sebagaian besar penduduknya hanya memiliki pancing sedangkan sebagian yang lain terutama para koruptor kelas kakap memiliki kapal keruk yang sewaktu-waktu dapat menguras habis kekayaan negara. Padahal dengan kekayaan titipan generasi ini bangsa ini pasti bisa terbebas dari Utang Luar Negeri, menggratiskan biaya pendidikan dasar serta kesehatan bagi rakyat miskin.
Saya kira ketujuh agenda utama pembangunan nasional ini hanya bisa di harapkan dari seorang pemimpin yang jujur, ikhlas dan berdisiplin tinggi (amanah). Jika tidak maka isu percepatan pembangunan hanya menjadi jargon-jargon dan bahan kampanye para politisi oportunis. Lebih parah lagi sebenarnya yang terjadi di negeri ini adalah karena tidak adanya sebuah konsep pembangunan jangka panjang yang di jalankan secara konsisten oleh para pemimpin bangsa. Maka sekali lagi bisa kita bayangkan jika saatnya tiba nanti pada tahun 2025 di berlakukan pasar bebas Asia, apakah kita sudah siap? atau jatidari kita akan hilang dan terjebak dalam pilihan dilematis, sebagai kuli di negeri sendiri?. Maka pertanyannya sekarang siapkah generasi muda sekarang menjaga idealismenya dan menjadi pemimpin?
The Asian Way
Visi dan program maritim hanya bisa sukses secara berkelanjutan jika terdapat basis kultur yang terbuka, egaliter, haus pengetahuan dan menyukai tantangan perubahan. Pada jangka pendeknya program maritim bisa berjalan dengan merekrut kalangan pengambil keputusan dan para pelaku utama dari kalangan yang mempunyai kultur itu. Bisa juga dengan mengundang investasi asing dari pihak yang lebih maju dalam hal di mana tidak terdapat kemampuan modal dan pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi pada jangka panjangnya yang diperlukan adalah perubahan orientasi pendidikan, ke arah rasionalitas ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran akan sumber-sumber keunggulan kompetitif, kepekaaan budaya, kedalaman budi pekerti dan penanaman sifat menyikapi tantangan perubahan secara positif.
Untuk menggambarkan betapa kita tidak siap menanggapi perubahan adalah tiadanya antisipasi terhadap kemungkinan rencana Thailand untuk membuat kanal di semenanjung Kra, yang pembangunannya bisa selesai kurang dari 10 tahun. Sekarang Thailand sedang berpikir keras apakah mereka akan melanjutkan rencana tersebut. Sekiranya mereka membuatnya, adanya kanal tersebut tentu amat mengurangi volume transportasi laut yang melalui perairan nusantara.
Sepintas lalu Singapura akan terpukul. Tetapi jangan lupa bahwa Singapura selalu merencanakan dirinya berada di depan peristiwa. Mereka tidak perlu hanya mempertahankan keunggulannya sebagai pusat pelayanan perhubungan laut. Mereka berencana menjadikan Singapura sebagai pusat budaya dan pusat jasa bernilai tinggi sehingga corak ekonominya akan lebih canggih dan kehidupannya lebih menarik, bukan seperti Singapura sekarang yang amat tertib, effisien tapi membosankan.
Menteri Luar Negeri Singapura di masa lalu, Rajaratnam pernah mengatakan bahwa “Kami di Singapura harus selalu berusaha maju setengah langkah melebihi negara-negara tetangga kami’” Para ahli geografi ekonomi dapat memperkirakan ke arah mana pusat pertumbuhan ekonomi regional Pasifik bergerak sekiranya kanal Kra menjadi kenyataan, tapi rasanya tidak pernah terdengar apakah kita mempunyai skenario tertentu.
Pembangunan kanal Kra belum tentu merugikan Indonesia selama kita membangun kekuatan ekonomi maritim sejalan dengan dinamika perubahan. Sekiranya kita pintar menjalin interdependensi ekonomi antar wilayah dan selama kita lebih tergantung satu sama lain di antara kita, lebih kuat dari ketergantungan eksternal, maka keutuhan bangsa dan negara akan senantiasa terjamin. Dengan kekayaan sumber daya alam yang juga sekaligus unik, sekiranya kita punya komitmen kuat untuk membangun ekonomi berdaya saing, kita bisa menciptakan pasaran dalam negeri yang besar dengan jumlah orang yang nantinya melebihi 250 juta, serta masih punya peluang berperan dalam ekonomi global. (Sarwono Kusumaatmadja-2005).
Kita dapat belajar pada Singapura,negara yang seluas 692.7 km persegi ini mempunyai penduduk yang berjumlah 4.16 juta itu saat ini menjadi kota pelayanan transportasi laut terbesar di dunia. Negara ini memang berambisi untuk mengusai dunia dengan menjadi negara jasa terbesar. Posisi Singapura sekarang ini seakan telah “menjajah” negara-negara sekitar tanpa harus melanggar batas teritori negara tetangga. Hal ini dapat dicapai Singapura dengan membangun pelabuhan pusat transhipment kapal-kapal perdagangan dunia. Menjadi sangat istimewa Singapura dapat memimpin ekonomi ASEAN, karena luasnya dan jumlah penduduknya hanya satu kabupaten di Indonesia. Hal inilah yang sejatinya dilakukan Bangsa Run di Pulau Banda dahulu.
Pelabuhan Singapura mempertahankan posisinya sebagai pelabuhan tersibuk di dunia pada 2004 dengan menangani pengapalan 1,04 miliar gross ton barang, naik 5,7% dari 2003. Singapura mempertahankan posisinya itu selama lebih dari 10 tahun. Pencapaian itu digapai meski secara umum jumlah kapal yang masuk ke pelabuhan Singapura turun dari 135.386 pada 2003 menjadi 133.185.
Pengelola pelabuhan, yang berada di bawah kementerian transportasi, mengatakan rencana mereka melanjutkan kajian mengenai kebijakan untuk memastikan fasilitas pelabuhan laut Singapura tetap berdaya saing. Singapura juga melanjutkan upayanya untuk memiliki armada dagang terbesar sejak Asia tahun lalu, dengan jumlah kapal dagang yang terdaftar merangkak ke urutan enam terbesar di dunia dari urutan ketujuh. Akhir tahun lalu, terdapat 3.109 kapal yang berbendera Singapaura bertonase 27,7 juta gross ton, naik 8,4% dari tahun sebelumnya. Saat ini Malaysia juga mulai mengejar Singapura dengan membangun pelabuhan Kelang dan Tanjung Pelepas. Belum lagi kehadiran Amerika Serikat, Jepang, China dan India, walaupun tidak semuanya negara kepulauan tetapi telah mempunyai visi maritim sangat maju.
Saya kira, kita masih punya banyak kesempatan dan peluang yang terbuka lebar di depan mata. Disamping pada saat ini sebenarnya juga telah muncul banyak harapan besar pada Indonesia untuk kembali maju memimpin dunia. Harapan itu diantara adalah dari negara-negara Islam di belahan dunia. Suatu kenyataan pahit bahwa hampir mayoritas negara Islam di dunia berada dalam “cengkeraman” negara maju. Situasi ekonomi global yang sedang mengalami resesi juga menaruh harapan besar pada negara-negara di Asia. Maka, Indonesia dengan potensi strategis yang ada sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, negara kepulauan dan bahari terbesar di dunia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, serta kekayaan sumber daya alam yang ada, saatnya untuk bangkit menjadi memimpin dunia.
Indonesia dengan mayoritas penganut Islam moderatnya juga banyak mendapat simpati dari berbagai negara barat yang mayoritas non muslim. Posisi strategis ini memudahkan upaya diplomatik Indonesia dalam menjalin hubungan multilateral dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Di sisi lain bangsa barat saat ini dalam keadaan yang sangat dilematis dalam menghadapi negara-negara Islam, terutama di Timur Tengah. Hal ini di karenakan harga minyak sedang di pompa untuk terus naik oleh negara-negara OPEC yang mayoritas berada di Timur Tengah. Amerika Serikat sebagai konsumen 60% minyak dunia menjadi negara yang paling terpukul dengan kenaikan harga minyak.
Dunia sangat membutuhkan peran politik bebas aktif Indonesia dan kerjasama ekonomi dengan negeri ibu pertiwi ini. Apalagi harga pangan dunia yang juga telah menyusul harga minyak yang terus melonjak. Saat inilah kita harus menempatkan diri secara strategis dalam konstelasi politik global dan resesi ekonomi dunia yang terpuruk. Saatnya kita memperkuat kemandirian ekonomi dan kerjasama ekonomi kawasan. The Asian Way adalah istilah penulis untuk memetakan peta kanal ekonomi dunia baru. Yakni gabungan kerjasama dalam pembangunan ekonomi multilateral Asia yang membentangkan sayap antara Indonesia (Asia Tenggara), China (Asia Timur), India (Asia Selatan) dan Timur Tengah (Asia Barat).
Dengan The Asian Way maka sepertiga produksi dan konsumsi dunia dapat terkonsolidasi. Perputaran arus distribusi empat arah ini juga akan meningkatan aktifitas ekonomi maritim yang luar biasa. Konsolidasi antara negara penghasil energi, negara penghasil pangan, negara industri dan kekuatan seperempat jumlah penduduk dunia sebagai basis konsumsi dapat di gerakkan oleh sebuah perencanaan distribusi negara-negara maritim. Inilah fondasi utama bagi pembangunan kekuatan kawasan. Jika ini dapat di realisasikan maka kekuatan ekonomi dunia akan bergeser dari barat ke timur, Asia akan memimpin dunia. Bahkan peradaban dunia tua yang dahulu berada di Asia dapat kembali menemukan momentumnya untuk menjadi pusat peradaban dunia yang saat ini masih dikuasai oleh Amerika Utara dan Eropa Barat.
Saya yakin ini bukan sebuah utopia tapi cita-cita besar sebagai bangsa yang madiri, sejahtera dan berwibawa dapat kita wujudkan. Namun kita butuh pemimpin yang punya visi. Pemimpin dunia yang memiliki pandangan akan keseimbangan ekonomi, peradaban, kemajuan dan kemandirian bangsa. Memang susah untuk mencari pemimpin tipe ini, tapi saya yakin banyak putra generasi yang pada saatnya akan muncul. Sebagai negara yang dialektika demokrasinya semakin baik, Indonesia pasti mampu melahirkan pemimpin besar, pemimpin dunia. Saya teringat pesan Bung Karno “beri kami sepuluh pemuda, niscaya kami akan menguasai dunia”.
sumber :Zhttp://buntetpesantren.org
0 komentar:
Posting Komentar