Perubahan Iklim dan Pemiskinan Global

Peran masyarakat sipil makin kentara di muka bumi. Lewat perannya, pelbagai pemerintahan negara terus berkomitmen dan bertindak nyata mereduksi dampak perubahan iklim. Seperti diungkap oleh Ben dari GCAP International dalam National Workshop on Poverty, Environment, and Climate Change di Bale 2 Kampung CSF, Selasa pagi (4/12), “Cukup menarik mengamati perkembangan gerakan masyarakat sipil di Australia. Terlebih, dengan diturunkannya John Howard, perdana menteri yang tak peduli lingkungan dan enggan meratifikasi Protokol Kyoto.”

Dalam bahasan ini, hadir sebagai pembicara adalah Ben (Global Call to Action Against Poverty International), Titi Hartini (GCAP Indonesia), Wahyu (International NGO Forum on Indonesian Development), dan Fabby Tumiwa (Institute for Essential Service Reform), yang juga merupakan salah satu perwakilan delegasi Republik Indonesia dalam COP 13. Mereka menyorot tentang kaitan antara masalah-masalah lingkungan dan kemiskinan akibat dari perubahan iklim global.

Ben dari GCAP Internasional menekankan bahwa gerakan sipil harus menyuarakan permasalahan-permasalahan mengenai kemiskinan dan kerusakan lingkungan agar tidak dikesampingkan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat sipil juga harus mendorong perubahan kebijakan di tingkat internasional, karena perekonomian masyarakat dunia telah terintegrasi sehingga perlu ada gerakan sosial untuk perubahan kebijakan di PBB, IMF, dan World Bank. Perubahan inilah yang sekarang ini tengah dirintis GCAP. Mengenai banyaknya bencana alam yang sering terjadi beberapa tahun terakhir ini, ia mengatakan bahwa yang terjadi bukanlah bencana alam yang ‘alami’ tetapi bencana alam itu terjadi akibat perubahan iklim global hasil dari perbuatan manusia itu sendiri.

Wahyu Susilo membeberkan mengenai Human Development Report yang menegaskan bahwa perkembangan kehidupan manusia sangat terpengaruh oleh adanya perubahan iklim. UNFCCC ini harus dijadikan momentum untuk menegaskan bahwa perubahan iklim memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kemiskinan, sehingga hal ini menjadi perhatian dari panel UNFCC dan negosiasi tidak hanya sekadar membahas jual-beli karbon.

Sementara itu, Fabby Tumiwa menyoroti masalah program adaptasi terhadap dampak perubahan iklim global. Masalah yang timbul adalah ketika orang-orang miskin tidak memiliki kapasitas adaptif (adaptive capacity) terhadap dampak buruk perubahan iklim. Jika demikian, mereka pun rentan jatuh pada jurang terdalam kemiskinan. Olehnya, NGO/CSO (Civil Society Organization) memiliki peran teramat penting, Hal ini didasarkan pada keahlian NGO/CSO ketimbang pemerintah menyangkut isu perubahan iklim.

Konsep adaptasi yang dilontarkan oleh Fabby Tumiwa ini mendapatkan tentangan dari salah satu peserta pelatihan. Menurut Teuku Masrizal dari WALHI Aceh, selain program adaptasi harus ada juga usaha-usaha preventif untuk mencegah lebih parahnya pemanasan global. Selain itu, konsep program adaptasi mengesankan bahwa kita sebagai korban perubahan iklim hanya bisa menerima dampak-dampak negatif perubahan iklim tanpa berusaha untuk menata hidup lebih arif secara ekologis.

Sumber: WALHI