Badan Usaha Milik Negara

Ciri-Ciri BUMN:

1. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.

2. Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.

3. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.

4. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

5. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.

6. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara.

7. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.

8. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.

9. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.

10. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.

11. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.

12. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.


Peranan pemerintah sebagai pemegang saham.

1. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.

2. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.

3. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.

4. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

5. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.



Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.



Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.



Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN.




Jenis-Jenis BUMN

Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah:



Perusahaan Perseroan (Persero)Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.



Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:



1. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden

2. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan

3. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang

4. Modalnya berbentuk saham

5. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan

6. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris

7. Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah

8. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas

9. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan

10. Dipimpin oleh direksi

11. Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan

12. Tidak mendapat fasilitas negara

13. Tujuan utama memperoleh keuntungan

14. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata

15. Pegawainya berstatus pegawai swasta

Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS.



Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:



Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN

Persero yang bergerak di bidang hankam negara

Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat

Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU

Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan),PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA).



Perusahaan Jawatan (Perjan) Sumber referensi dari artikel atau bagian ini belum dipastikan dan mungkin isinya tidak benar.

Tolong diperiksa, dan lakukan modifikasi serta tambahkan sumber yang benar pada bagian yang diperlukan.



Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:



memberikan pelayanan kepada masyarakat

merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah

dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan

status karyawannya adalan pegawai negeri

Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan): Perjan RS Jantung Harapan Kita Perjan RS Cipto Mangunkusumo Perjan RS AB Harahap Kita Perjan RS Sanglah Perjan RS Kariadi Perjan RS M. Djamil Perjan RS Fatmawati Perjan RS Hasan Sadikin Perjan RS Sardjito Perjan RS M. Husein Perjan RS Dr. Wahidin Perjan RS Kanker Dharmais Perjan RS Persahabatan



Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI).

Perusahaan Jawatan Pegadaian bernaung di bawah Departemen Keuangan.Pada saat ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian.

Perusahaan Umum (Perum)Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan.


Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):



Melayani kepentingan masyarakat umum.

Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.

Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.

Artinya,perusahaan umum(PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.


Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.

Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.

Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.

Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA,Perum Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka.

Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public

Dapat menghimpun dana dari pihak


Badan Usaha Milik Daerah (BUMD

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:


Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha

Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan

Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan

Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang

Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan

Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat

Sebagai sumber pemasukan negara

Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara lain, baik berupa bank maupun nonbank

Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan

Tujuan Pendirian BUMD:



Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara

Mengejar dan mencari keuntungan

Pemenuhan hajat hidup orang banyak

Perintis kegiatan-kegiatan usaha

Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah

TambahanBUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai.



Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya.



Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.



Manfaat BUMN:



Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.

Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.

Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas.

Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.



Daftar Badan Usaha Milik Negara Indonesia

Pasar saham

Penswastaan

Perusahaan publik

Sovkhoz

Volkseigener Betrieb

Catatan kakiBUMN terdiri dari:



Perusahaan Jawatan(Perjan)

Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Perseroan(Persero)

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan.



Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN.



Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan.



Referensi:
Ekonomi Kelas XII, Dra. Hj. Sukiwaty, Drs. H. Sudirman Jamal dan Drs. Slamet Sukanto

0 komentar:

Posting Komentar