Salju Everest tercemar arsenik

Membangun Generasi Emas Bangsa Indonesia 2025


Perairan di lepas pantai bervariasi mulai dari dingin, sedang, hingga tropis. Kehidupan lautnya pun sama luar biasanya.
Dalam perairan dangkal lepas pantai Hokkaido, seekor pemburu berduri merangkak di atas pasir vulkanik yang berkilauan menggunakan sirip dadanya yang tajam. Hanya jenis betina dari ikan air dingin ini yang memiliki moncong khas seperti hidung Pinokio.
Tabuik adalah salah satu bentuk pesta budaya rakyat, yang diadakan oleh masyarakat Kota Pariaman, Sumatera Barat Pesta budaya ini diadakan sekali setahun pada tanggal 1 - 14 Muharram, yang bermaksud untuk memperingati kematian Hasan dan Hosen, cucu Nabi.

Satu-satunya tempat umum masyarakat di Pontianak, Taman Alun Kapuas. Dipotret sesaat setelah matahari terbenam.



Alex Pangestu/NGI

Darryl Virgiawan Tanod/Fotokita.net
Pengembangan dan aplikasi ilmu ekohidrologi dan ekoteknologi terbukti bisa memecahkan persoalan manajemen air perkotaan dengan biaya yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan membangun infrastuktur pengolahan air dengan teknologi tinggi.
“Meski masih dalam skala kecil, kami sudah mengaplikasikan ekoteknologi berupa penggunaan lahan basah buatan di Pesantren Cililin, dekat kawasan Waduk Saguling, Jawa Barat,” ungkap Dr. Gadis Sri Haryani, Kepala Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di sela-sela acara SWITCH-in-Asia Regional Partnership Workshop di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Selasa (8/12).
Di pesantren tersebut, Gadis menambahkan, air wudhu dari para santri dialirkan ke lahan basah buatan yang ditanami tetumbuhan yang berfungsi sebagai “filter” untuk menyerap dan menetralisir kuman dan pencemar lainnya. “Semacam bioremediasi,” jelas Gadis.
Ekohidrologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi proses hidrologi dan dinamika biologi dan/atau ekologi dalam kondisi spasial (ruang) dan temporal (waktu). Pendekatan ekohidrologi memandang persoalan air sebagai “sumber daya”, bukan hanya sebagai “air”.
Hingga akhir abad ke-20, hidrologi klasik masih berjalan terpisah dengan pendekatan ekologi. Pada 1990-an, dengan difasilitasi oleh dua badan di bawah UNESCO (badan PBB yang mengurusi masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya) lahirlah integrasi ekologi dan hidrologi atau disingkat ekohidrologi.
Sementara itu, dalam kesempatan workshop, Gadis mengatakan bahwa kebutuhan air untuk penduduk kota besar, terutama di Asia bakal terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan penduduk di kawasan ini. “Perlu ada perubahan mendasar dalam pola pengelolaan air, karena pertumbuhan penduduk bukan hanya menyebabkan meningkatnya kebutuhan jumlah air melainkan juga berpengaruh terhadap kualitas air yang terancam pencemaran dan polusi,” papar Gadis.
Program SWITCH (Sustainable Water Management Improves Tomorrow’s Cities Health) yang didirikan IHE-UNESCO sejak 2006 dan berkedudukan di Delft, Belanda merupakan bagian dari upaya mengubah pola pengelolaan air, salah satunya dengan cara mengubah perilaku dan pola pikir manusia pengguna air.
Hubert Gijzen, Direktur dan Perwakilan Kantor UNESCO di Jakarta yang juga profesor di IHE-UNESCO mengatakan bahwa upaya mengubah sikap dan perilaku pengguna air merupakan langkah awal untuk mengatasi rumitnya permasalahan air khususnya di perkotaan. “Hanya mengandalkan pendekatan teknologi saja sudah terbukti gagal dan lebih banyak memakan biaya. Dengan program SWITCH, kita melihat persoalan air secara menyeluruh,” ujar Hubert.
Partnership workshop ini dihadiri oleh 75 peserta dari 18 negara di Asia, di mana wakil dari tiap negara akan memaparkan pandangan, temuan, teknologi, dan program yang telah dimulai di negaranya sebagai bahan studi banding bagi negara lain.
Pernah dengar istilah pengungsi iklim? Pengungsi iklim adalah populasi manusia yang akan terusir dari tempat tinggalnya akibat dampak perubahan iklim. Seperti diketahui, melelehnya lapisan es terbesar dunia membawa dampak yang jauh lebih besar bukan hanya bagi populasi hewan penghuni kutub, namun juga manusia yang hidup di belahan dunia yang berdekatan.
Menurut International Institute for Environment and Development (IIED), setidaknya 634 juta orang yang tinggal di sepanjang garis pantai dengan posisi 10 meter di bawah permukaan air laut, mereka menyebutnya Zona Pesisir Elevasi Rendah, akan terpaksa mengungsi akibat pelelehan es di dua lapisan es—Antartika dan Greenland. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh National Snow and Ice Data Center dan the National Center for Atmospheric Research terhadap laju reduksi lapisan es mengindikasikan bahwa pada 2050 seluruh lapisan es dunia akan sirna.
Salah satu negara yang paling rentan adalah China dengan jumlah 144 juta pengungsi iklim potensial. Selanjutnya India (63 juta) dan Bangladesh (62 juta). Bagaimana dengan Indonesia?
Agak mengejutkan, Indonesia termasuk dalam daftar lima besar, 42 juta. Negara lain yang masuk dalam sepuluh besar di antaranya Jepang (30 juta), Mesir (26 juta), dan AS (23 juta).
Jika benar menjadi kenyataan, ini merupakan perpindahan manusia paling masif yang pernah terjadi. Beberapa pengungsi bisa dengan mudah berpindah ke daerah yang lebih tinggi di negara mereka. Lainnya, bukan tidak mungkin mesti bermigrasi ke negara lain karena sudah begitu padatnya daerah dataran tinggi di negara mereka, seperti Bangladesh sebagai contoh.
Jika mendengar angka tahun 2050 mungkin sebagian besar dari kita akan santai-santai saja karena kedengarannya sepertinya masih sangat jauh di masa depan. Namun, waktu itu seperti terbang (tempus fugit) dan tanpa sadar, kita sudah berada pada masa depan yang “jauh” itu. Jika sudah begitu, apa lagi yang bisa dilakukan?
Kemauan politik-ekonomi dari negara-negara penghasil emisi terbesar merupakan cara paling rasional untuk meredam laju perubahan iklim global. Sementara, kita mungkin bisa memulai dengan hidup lebih bersahabat dengan lingkungan. Itu kalau kita tidak mau jadi pengungsi iklim 30-40 tahun mendatang.
Mulai hari ini (12/11) hingga Sabtu (14/11) diselenggarakan konferensi bertajuk International Biodiversity Conference atau Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, mengenai pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Konferensi ini menghadirkan sekitar seratusan orang peserta termasuk pakar dan ilmuan dunia dan nasional, penggiat lingkungan, pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah pusat, LSM, pengusaha, dan perwakilan masyarakat adat. Konferensi ini dilaksanakan guna berbagi pengalaman dan menghimpun masukan dalam upaya mengintegrasikan aktivitas pembangunan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Papua, bagian paling timur Indonesia, saat ini terdiri dari dua provinsi, Papua dan Papua Barat dengan total kawasan seluas sekitar 421.981 kilometer persegi dengan penduduk sekitar 2 juta jiwa pada tahun 2004 (BPS, 2006).
“Tekanan dan ancaman bagi keanekaragaman hayati di Papua meningkat sejalan dengan keberadaan Papua sebagai target para investor untuk industri-industri perkebunan-kehutanan berskala besar. Ditambah lagi dengan permintaan permbangunan infrastruktur yang juga meningkat,” kata Abraham. O. Atururi Gubernur Papua Barat.
Abraham menambahkan, kegagalan pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati yang telah terjadi di Sumatra dan Papua sebaiknya tidak terulang lagi di Tanah Papua.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barnabas Suebu merinci lima strategi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Propinsi Papua, yaitu: 1) Setidaknya 50 persen dari hutan konversi dipelihara untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan; 2) Hutan primer dengan nilai konservasi tinggi tidak boleh dialokasikan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dan pemanfaatan lainnya; 3) Meningkatkan upaya efisiensi dan produktivitas lahan yang ada termasuk lahan perkebunan kelapa sawit yang ada; 4) Mempromosikan dan mengembangkan industri-industri berbasis energi terbarukan dalam kerangka kebijakan yang sama sekali tidak menggunakan energi fosil; 5) Mempromosikan pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai mesin penggerak ekonomi di kampong-kampung.
Dengan luasan hutan sekitar 42 juta hektare yang dimiliki Papua, Gubernur Suebu juga menunjukkan posisi signifikan bagi Papua dalam upaya memitigasi perubahan iklim global, termasuk keinginan provinsi tersebut untuk mempresentasikan rencana pembangunan rendah karbon (low-carbon development plan) dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Kopenhagen pada Desember 2009.
Dalam sambutannya, Prof DR. Emil Salim sebagai Dewan Penasehat Presiden mengatakan bahwa lebih dari 50 persen keanekaragaman hayati Indonesia ditemukan di Papua, dengan rata-rata spesies endemik yang tinggi. Tanah Papua juga memiliki ekosistem yang lengkap dari ekosistem terumbu karang dan mangrove hingga ekosistem savana, hutan dataran rendah, tinggi, dan pegunungan.
Benja Mambai, DIrektur WWF-Indonesia untuk Program Sahul menekankan pentingnya konsistensi dalam menerapkan rencana tata ruang berkelanjutan di Papua “untuk merefleksikan nilai ekologi, sosial, dan budaya yang dimiliki Papua,” ujarnya.
Konferensi ini diharapkan dapat menghimpun masukan dari berbagai pihak mengenai konservasi, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta nilai budaya masyarakat asli di Tanah Papua.***
Untuk pertama kalinya, para ilmuwan, dengan menggunakan data satelit NASA, meluncurkan peta yang menggambarkan secara detail ketinggian hutan-hutan di seluruh dunia. Data ini bisa digunakan sebagai petunjuk jumlah karbon yang disimpan (carbon stock) dalam hutan-hutan dunia, dan seberapa cepat siklus karbon di ekosistem kembali ke atmosfer.
Menurut paparan yang disampaikan Michael Lefsky dari Colorado State University dalam jurnal Geophysical Research Letters, peta baru ini memperlihatkan hutan-hutan tertinggi terkonsentrasi di Pasifik Barat Laut di Amerika Utara, dan sebagian Asia Tenggara. Sementara hutan-hutan yang rendah ditemukan di Kanada utara dan Eurasia.
Selain menunjukkan hutan-hutan berdasarkan tinggi pohonnya, ke depannya peta yang merupakan kombinasi dari satelit ICESat, Terra, dan Aqua ini bisa digunakan sebagai alat untuk memperkirakan jumlah karbon yang terikat dalam hutan-hutan di Bumi, dan mencari jawaban ke mana 2 miliar ton karbon “hilang” dari atmosfer setiap tahunnya.
Manusia melepas sekitar 7 miliar ton karbon per tahun, kebanyakan dalam bentuk karbon dioksida. Sebanyak 3 miliar ton dari jumlah itu berakhir di atmosfer, dan 2 miliar ton di lautan. Belum diketahui ke mana sisanya yang 2 miliar ton. Sementara ini diduga karbon yang hilang tersebut tersimpan sebagai biomassa.
“Yang kita butuhkan adalah peta biomassa yang ada di atas tanah, dan peta ini bisa membantu kita,” kata Richard Houghton, pakar ilmu ekosistem terestrial. (Sumber: NASA)
Bagaimana cara sebuah tumbuhan menyebarkan gen miliknya, jika ia terjebak di satu tempat? Caranya: dengan mengelabui binatang, termasuk kita, agar jatuh cinta kepadanya.
Meski anggrek ember tampil indah mirip pita ulang tahun, aromanyalah yang memikat lebah penyerbuk. Holtikulturis Smithsonian Tom Mirenda mengatakan bahwa bagi lebah, wangi bunga tersebut sama lezatnya seperti "lima jenis makanan penutup yang tengah dipanggang sekaligus."
Membesarkan anak dengan baik memang tidak mudah bagi pasangan suami-istri yang bekerja. Dengan panduan berikut mudah-mudahan Anda dapat me...