Menanti Visi Misi Calon Pemimpin yang Peduli Lingkungan Hidup

Artikel SUARA MAHASISWA / OPINI dimuat oleh SKH Kedaulatan Rakyat 12 Februari 2009 Oleh : Rudiono *) Event periodik bernama pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) segera akan diselenggarakan di negara kita. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 ini baru akan dimulai di bulan April untuk memilih wakil rakyat di lembaga legislatif. Baru kemudian pemilihan langsung presiden dan wakil presiden yang sedianya dilaksanakan di bulan Juli 2009. Walaupun pemilihan presiden dan wakil presiden baru akan diselenggarakan sekitar lima bulan lagi, namun sepertinya gema pencapresan beserta wacana-wacana politik telah berkembang dan mengarah pada opini tentang capres dan cawapres mendatang. Oleh karenanya muncul berbagai spekulasi dan intrik-intrik politik dari masing-masing calon. Sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang baru-baru ini mengadakan rakornas di Kota Solo. Isu yang berkembang semula mengetengahkan nama-nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Megawati Sukarno Putri sebagai calon presiden yang diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih itu. Dari lima calon wapres yang direkomendasikan kader partai itu sebagian besar adalah wajah-wajah lama yang memiliki kans masing-masing dihadapan pendukungnya. Bahkan terkesan bahwa calon wapres yang diusulkan itu adalah rival-rival politik yang nantinya akan sama-sama bersaing menjadi presiden di Pemilu 2009 nanti. Belum lagi ditambah calon presiden independent yang ikut meramaikan bursa. Terbukti atau tidak, yang jelas rakyat Indonesia menanti seorang pemimpin yang punya komitmen tinggi untuk membawa masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Hal yang akan kita soroti kali ini adalah visi dan misi serta program yang diusung masing-masing calon. Sekedar nostalgia pada iklan kampanye beberapa waktu lalu. Wiranto yang digadang Partai Hanura menebar pesona lewat program unggulannya yang menyoroti tentang kemiskinan. Megawati yang getol-getolnya mengangkat penderitaan “wong cilik” akibat mahalnya harga sembako. Maupun Prabowo dengan kepeduliannya untuk mengangkat kaum petani dan pedagang pasar agar dapat hidup lebih baik dan terlindungi oleh persaingan pasar modern. Tentunya semua calon mempunyai ikon masing-masing. Namun sepertinya calon presiden yang secara terang-terangan memiliki visi misi untuk memperbaiki lingkungan hidup belum muncul, atau bahkan tidak ada untuk saat ini. Belum ada iklan kampanye capres yang menyoroti masalah lingkungan hidup secara tegas, walaupun dari materi iklan ada sedikit berbau lingkungan hidup, tapi tidak spesifik. Memang isu lingkungan hidup dapat dikatakan masih kalah dibandingkan dengan isu-isu kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Barangkali ini yang semestinya kita amati. Sebab, melihat kondisi negara kita saat ini masalah lingkungan hidup perlu segera diselesaikan dan dibenahi dengan baik. Apalagi negara kita adalah negara yang rentan adanya bencana alam. Bencana alam sewaktu-waktu mengancam kita baik itu yang terjadi secara alami maupun yang disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri seperti banjir dan tanah longsor. Dalam konteks ini, negara terutama pemimpin memiliki andil besar dalam upaya penyadaran terhadap bencana alam dan bencana lingkungan bagi seluruh rakyat sesuai dengan amanat Undang – Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 tahun 1997. Sebenarnya jika kita selidiki secara mendalam isu-isu kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat dapat saja muncul dan bersumber dari permasalahan lingkungan hidup. Seperti misalnya derita korban semburan Lumpur Panas Lapindo yang hingga saat ini masih ada yang terlunta-lunta nasibnya. Janji ganti rugi yang diharapkan dirasa lama dan berbelit-belit prosedurnya. Belum lagi kasus pencemaran Teluk Buyat yang menyita perhatian publik kala itu hingga saat ini masih belum jelas perkaranya. Masyarakat Buyat Pante yang kemudian harus migrasi ke daerah lain yang lebih aman masih ingin merebut kembali hak-haknya di tempat mereka lama hidup dahulu. Masalah lain yang saat ini diperjuangkan oleh rekan-rekan aktivis lingkungan bersama masyarakat sekitar adalah tuntutan pengelolaan secara bijak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap. Sebab sejak beroperasinya PLTU itu masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU mengalami penurunan kualitas lingkungan, akibatnya kesehatan mereka terancam oleh debu dari tumpukan batubara yang mengotori perkampungan warga. Yang lebih sering terjadi dan ini bisa dikatakan sebagai bencana musiman ialah bencana banjir dan tanah longsor. Ini memang salah satu faktornya diakibatkan oleh ulah tangan manusia, padahal manusia sendiri yang akan merugi karenanya. Kejadian-kejadian tersebut merupakan masalah lingkungan hidup yang segera harus diatasi. Walaupun dalam UULH No.23 tahun 1997 negara telah mengatur seperti dalam pasal 5 berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun pada prakteknya belum diatur mekanisme yang tegas untuk menyelesaikan konflik-konflik lingkungan terutama untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Kembali pada semaraknya pesta demokrasi tahun ini, kita sama-sama menanti komitmen calon pemimpin yang secara tegas mengangkat isu lingkungan hidup demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera. *) Mahasiswa Pend. Geografi Universitas Negeri Yogyakarta, Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia 2008-2010.